Kesehatan Lingkungan Permukiman Perkotaan

jogjabenih – Faktanya, situasi sanitasi Indonesia sesungguhnya masih buruk. Layanan air limbah domestik baru termasuk 51,9% masyarakat (2010). Kita hanya lebih baik berasal dari Laos dan Timor Leste di Asia Tenggara. Masih 70 juta masyarakat membuang air besar sembarangan. Artinya setiap hari tersedia 14.000 ton tinja (setara berat 4.500 gajah) dan 176.000 m3 air seni (setara 70 kolam renang ukuran olimpiade) yang mencemari lingkungan. Bakteri e-coli dijumpai di 75% air sumur dangkal perkotaan. Tidak heran jika masalah diare saat ini masih capai 411 per 1.000 penduduk.

Fakta termasuk mengatakan, selama 1970-1999, total investasi pemerintah pusat dan area untuk sanitasi hanya 200 rupiah per kapita per tahun. Angka ini sesungguhnya meningkat selama 2000 – 2004 menjadi 2000 rupiah. Selama 5 th. paling akhir ini investasi sanitasi per kapita ini terus ditingkatkan menjadi 5000 rupiah per tahun. Sayangnya, jumlah tersebut masih jauh berasal dari keperluan ideal sekitar 47.000 rupiah per kapita per th. (studi Bappenas, 2008).

Untuk mengatasi perihal tersebut, pemerintah di dalam perihal ini Pokja AMPL Nasional yang merupakan wujud sinergi lintas sektoral berasal dari 8 kementerian, meluncurkan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Dalam kesempatan peluncuran program yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, menambahkan anjuran bahwa “pemerintah bertekad untuk mempercepat pelaksanaan upaya menaikkan akses sanitasi, sehingga masyarakat bisa mengakses sanitasi dasar yang layak”. Berbagai upaya penguatan sinergi kemudian terus diupayakan, termasuk koordinasi dengan kabupaten/kota serta provinsi.

Sebagai tidak benar satu upaya penguatan sinergi tersebut

AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi) dengan di dukung oleh Pokja AMPL Nasional, kembali menyelenggarakan City Sanitation Summit yang kesepuluh kalinya, atau disingkat ‘CSS X’. Tuan Rumah Banda Aceh sudah menetapkan sub-tema CSS X: “Tuntaskan Strategi, Siapkan Investasi di Sektor Sanitasi Secara Holistik”. Sub-tema tersebut diharapkan bisa memperkuat tema besar CSS yang dikerjakan selama 2011, yaitu: “Bertekad Mewujudkan Pencapaian Program Pembangunan Sanitasi Permukiman”.

Kegiatan yang dihadiri oleh Walikota Banda Aceh, Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng.Sc., dan Sekretaris AKKOPSI, Capt. Josrizal Zain, SE. MM., merupakan pertemuan puncak sebagai wujud deklarasi penguatan niat bagi pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah. Ini perlihatkan bukti tambah kuatnya kesadaran kabupaten/kota di Indonesia tentang pentingnya pembangunan sanitasi permukiman. Selain itu, di dalam sambutan pembukaannya, Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Dadang Soemantri, menambahkan bahwa perihal ini termasuk tambah disadari ada pendekatan tentang pembangunan sanitasi pro rakyat, yang pro pengentasan kemiskinan.

Dadang termasuk memastikan bahwa kronologis kegiatan ini sudah pasti perlu diikuti dengan cara konkret di dalam wujud penetapan kebijakan, penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan secara nyata di lapangan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.

Untuk berbagai ulasan lebih rinci seputar mahjong scatter hitam perihal yang mengenai dengan Pokja AMPL Nasional, AKKOPSI, PPSP, maupun berbagai isu dan kebijakan pembangunan sanitasi di Indonesia